BOGOR- Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman. Hal ini guna mencegah konflik di tengah masyarakat terkait persoalan tersebut. GTRA berisi jajaran Forkopimda mulai dari Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kepala BPN Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Kepala Kejaksaan InspekturJenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal menyatakan yang terjadi adalah sebanyak 12.000-an sertifikat tanah itu belum dibagikan oleh pihaknya dan masih disimpan oleh pemerintah karena sejumlah kendala. "Ada beberapa sertifikat tanah yang belum diserahkan. Inilah yang kemarin kami beda bahasa," kata Sunraizal dalam konferensi pers di KantorAgraria/ Tata Ruang (ATR/BPN) Kabupaten Bogor sejak tiga minggu yang lalu memberlakukan sistim pelayanan via online dalam rangka untuk antisipasi dan pencegahan penyebaran virus Corona Virus Disease (Covid)-19, menimbulkan banyak keluhan dari para pemohon. Pasalnya, mereka mengaku kesulitan untuk mengakses web site layanan online. BPNKabupaten Bogor pun angkat bicara terkait Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT Sentul City yang dituduh palsu. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto mengatakan, pihaknya memiliki data SHGB milik Sentul City, yang merupakan data lama. Karena itu, ia membantah sertifikat milik Sentul City di lahan yang ditempati Rocky Gerung BPNKabupaten Bogor. Personal Blog. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor : Melayani , Profesional dan Terpercaya. Nomor cs : +62 817-5027-555 😊 👇🏻👇🏻Cara mendaftar online klik link di bawah Posts Videos Tagged. harga motor supra x 125 karbu bekas. Cibinong -Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendorong Badan Pertanahan Nasional BPN mendirikan kantor perwakilan di zona barat, demi tercapainya target seluruh bidang tanah bersertifikat pada 2024. "Kantornya sudah dipersiapkan, kami ingin segera berdiri di sana untuk melayani masyarakat Bogor barat. Jadi untuk kepentingan rakyat, apapun akan kami lakukan," ungkap Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin di Cibinong, Bogor, Rabu malam, 6 Oktober 2021. Pasalnya, masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor hingga saat ini masih harus mengakses ke kantor BPN di Cibinong dengan jarak tempuh mulai dari dua hingga empat jam untuk melakukan pengurusan sertifikat. Belakangan, BPN Kabupaten Bogor juga telah mendirikan kantor perwakilan di zona timur, tepatnya di Cileungsi yang diresmikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Sofyan Djalil bersama Bupati Bogor Ade Yasin pada pertengahan Februari 2021. Burhan menyebutkan Pemkab Bogor mendukung program pemerintah pusat mengenai target seluruh bidang tanah di Indonesia bersertifikat pada 2024. Dukungan tersebut telah dilakukan oleh Pemkab Bogor dengan cara mengadakan rapat koordinasi bersama BPN Kabupaten Bogor. "Karena tanah itu, kalau sudah bersertifikat secara hukum sudah bisa dipertanggungjawabkan, karena kepemilikan tanah itu secara hukum harus bersertifikat. Kemudian dengan sertifikat tentunya ada nilai, dan tentunya ada kepastian pajak," kata Menurutnya, ketika semua tanah di Kabupaten Bogor telah tersertifikasi, maka secara tidak langsung Pemkab Bogor akan diuntungkan penghasilannya dari sektor pajak. Burhan mengatakan, dengan kepastian pajak khususnya untuk desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah BHPRD akan bertambah. Tentunya, nilai besarannya tergantung pajak dan retribusi yang ditarik oleh pihak desa. Selain itu, keuntungan lainnya ketika tanah sudah bersertifikat adalah peluang kalah dari sengketa itu akan berkurang. “Sesuai amanat KPK, sekarang ini pemerintah daerah yang baik itu nilai asetnya harus dihitung. Itulah kenapa Kabupaten Bogor mendapatkan WTP berturut-turut karena salah satu penilaiannya aset kita sudah bisa dihitung. Dengan adanya sertifikat dan NJOP, maka kekayaan pemerintah daerah bisa dihitung,” demikian Sekda Kabupaten Bogor itu menambahkan. Baca Sengketa Lahan Rocky Gerung, Kuasa Hukum Pengadilan Langkah Terakhir ANTARA Harap Tunggu Login Dashboards Email Password Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dashboards Kabupaten Bogor ANTARA - Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menargetkan pembukaan kantor perwakilan di Kecamatan Leuwiliang pada 2023, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor. "Nantinya seperti kantor perwakilan di wilayah timur Kabupaten Bogor itu sangat membantu masyarakat di sana. Karena pelayanan lebih dekat kepada masyarakat," kata Kepala BPN Kabupaten Bogor, Yan Septe­dyas di Cibinong, Bogor, Kamis. Sebagai tahap awal, menurut dia, kantor BPN perwakilan wilayah barat hanya akan melayani empat kecamatan, yakni Leuwiliang, Sukajaya, Cigudeg, dan Jasinga. Namun, jumlah tersebut masih memungkinkan untuk ditambah, sesuai usulan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Baca juga BPN bersama BPS siapkan Satu Data Pangan dari 514 kota dan kabupaten "Wilayah yang nantinya akan dipindahkan pelayanannya kan empat kecamatan, nanti mungkin bisa bertambah lagi kita belum dapat yang pastinya berapa," terangnya. Pria yang akrab disapa Dyas itu menyebutkan bahwa BPN membutuhkan infrastruktur, sumber daya manusia dan anggaran yang mumpuni untuk membuka layanan di Kecamatan Leuwiliang. "Kemarin dari Pemkab Bogor sudah membantu untuk mempersiapkan infrastrukturnya. Tinggal dari kami sedang membuat RKA rencana kerja dan anggaran untuk kebutuhan lainnya," kata Dyas. Ia memperkirakan setidaknya membutuhkan 75-100 pegawai untuk ditugaskan di kantor BPN perwakilan wilayah barat Kabupaten Bogor. Baca juga Pemkab Bogor target sertifikatkan bidang aset yang belum terdaftar di BPN Dengan rencana pembukaan pelayanan pertanahan di wilayah barat, maka nantinya jumlah kantor pelayanan BPN di Kabupaten Bogor menjadi tiga lokasi, yaitu di Cibiong yang merupakan kantor induk, dan di Cileungsi sebagai perwakilan wilayah timur. "Sebenarnya tiga kantor untuk melayani 40 kecamatan masih belum ideal, apalagi jika melihat letak geografis Kabupaten Bogor seperti ini," tuturnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sudah menyiapkan infrastruktur berupa tempat untuk kantor BPN perwakilan wilayah barat, yaitu di lokasi bekas kantor Kecamatan Leuwiliang. Baca juga BPN meluncurkan situs panel harga pangan "Kantornya sudah dipersiapkan, kami ingin segera berdiri di sana untuk melayani masyarakat Bogor barat. Jadi untuk kepentingan rakyat, apapun akan kami lakukan," kata Burhan. Ia menyebutkan masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor hingga kini masih harus mengakses ke kantor BPN di Cibinong dengan jarak tempuh mulai dari dua jam hingga empat jam untuk melakukan pengurusan sertifikat. BOGOR- Para petinggi Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/ BPN Kabupaten Bogor mulai melakukan proyeksi sekaligus mempersiapkan semua Sumber Daya Manusia SDM nya untuk masuk ke era digitalisasi dalam layanan. Digitalisasi layanan adalah salah satu indikator layanan berkelas dunia yang harus di raih ATR/BPN Kabupaten Bogor untuk bisa sejajar dengan lembaga lain yang sudah maju dan modern. “Kita sudah melakukan kegiatan yang secara khusus melakukan evaluasi kinerja pelaksana, intinya memang mau tidak mau kita harus bisa memberi layanan berkelas dunia. Salah satu indikatornya semua SDM harus melek tehknologi,” ujar Kasubag TU ATR/BPN Kabupaten Bogor, Noor Azizah kepada wartawan di sela kegiatan evaluasi kinerja ATR/BPN Kabupaten Bogor Senin 31/8/20 lalu. Menurutnya, tuntutan layanan berkelas dunia tidak bisa di hindari. Pasalnya, kepentingan pertanahan tidak hanya kepentingan sertipikasi rumah-rumah hunian. Namun sudah jadi kepentingan investasi yang tidak hanya investasi lokal namun juga investasi internasional di Indonesia. Dengan begitu, kata Noor Azizah kalau pun tidak bisa mengoperasionalkan perangkat teknologi, SDM ATR/BPN Kabupaten Bogor minimal paham teknologi. Wanita yang akrab disapa Inung itu meminta agar seluruh pelaksana di semua lini kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor selalu update teknologi. “Suatu saat mungkin sertipikat hanya satu lembar, suatu saat mungkin pelayanan tatap muka ditiadakan semua,” jelasnya. Dalam kondisi seperti itu, lanjut Inung, petugas layanan dan pemohon hanya bertemu melalui dunia maya melalui media teknologi. “Jadi kebiasaan/budaya kerja yang tidak support ke arah digitalisasi sebaiknya sudah mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit,” ujarnya. Saat ini, sebagian layanan di kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor sudah berbasis teknologi. Diantaranya adalah melakukan pendaftaran permohonan sertipikat dengan cara online. Tentang evaluasi kinerja yang bertema “Menuju pelayanan pertanahan berstandar kelas dunia, Inung mengatakan pihaknya juga melakukan refresh semangat dan motivasi kepada seluruh pelaksana kinerja ATR/BPN Kabupaten Bogor. Acara tersebut sekaligus digunakan untuk forum peningkatan kompetensi petugas loket. “Kita akan selalu perbaikan semua dengan harapan layanan akan terus dan terus meningkat,” pungkasnya. Red BOGOR – Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Kabupaten Bogor akan meluncurkan layanan secara elektronik pada Rabu 8/7/20 mendatang. Dengan layanan elektronik diharapkan akan memudahkan masyarakat tanpa perlu tatap muka. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto mengatakan layanan elektronik akan memudahkan bagi para pemohon. “Layanan elektronik otomatis bisa memudahkan PPAT Pejabat Pembuat Akte Tahan-red dan lembaga jasa keuangan untuk mengakses informasi pertanahan dan atau hak tanggungan bisa langsung mendaftarkan tanpa ke Kantor BPN,” ujar Sepyo Achanto, Senin 6/7/20. Menurutnya, pengembangan layanan berbasis elektronik tersebut diharapkan bisa menyempurnakan layanan sekaligus memberi kemudahan kepada masyarakat luas. Sepyo Achanto mengatakan, melalui layanan elektronik pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan pertanahan bisa langsung akses melalui aplikasi sehingga tidak harus datang ke kantor BPN, karena pelayanan elektronik atau online merupakan komitmen dari Kementerian ATR/BPN untuk memudahkan masyarakat sekaligus pembuktian BPN untuk bisa memberi layanan terbaik sekaligus mengikuti perkembangan jaman. “Dan untuk jaman sekarang mau tidak mau kita sudah harus masuk ke pelayanan online karena eranya sudah seperti itu, ini harus dipahami semua pihak,” kata mantan kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang tersebut. Sepyo juga mengatakan, layanan Online adalah langkah awal untuk memulai pelayanan yang bersih dan berintegritas. Sebab dengan online meminimalisir pertemuan dengan pemohon. *

bpn kabupaten bogor online